Undur diri, kembalikan kartu anggota, dalam kasus AU dan Gibran

Ada dua topik berita yang mengganggu pikiran sebagian publik. Pertama: Anwar Usman yang merasa jabatannya adalah milik Allah, ogah mengundurkan diri dari Mahkamah Konstitusi, padahal MKMK sudah mencopot jabatannya sebagai ketua MK, sehingga dia tak berhak mengadili.

Soal kedua: Gibran Rakabuming, anak Jokowi, tak langsung mengundurkan diri dan mengembalikan kartu anggota PDIP, padahal wali kota Surakarta itu sudah menjadi bacawapres dari koalisi partai lain.

Misalnya kedua orang itu akhirnya resmi mengundurkan diri, lalu mengembalikan kartu anggota — atau kartu korps kedinasan untuk Anwar — karena kadung menjadi berita, tetap saja tak elok.

Mengembalikan kartu anggota atau kartu identitas karyawan itu bagian dari adab organisasi. Orang yang keluar, karena dipecat maupun mengundurkan diri dari perhimpunan dan lingkungan kerja, sebaiknya — malah ada perusahaan yang mewajibkan —mengembalikan kartu dan fasilitas.

Misalnya partai Gibran bukan PDIP, adab dan tata tertib organisasinya mestinya sama. Namun entah jika orang keluar dari partai, atau lembaga dan perusahaan, dengan amarah apalagi karena dipecat: mungkin tak perlu mengembalikan kartu, malah memusnahkannya.

Untuk kasus Gibran, dan barangkali adik iparnya, yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, sikap partai asal juga menarik. Sikap itu merupakan ramuan unsur angkuh, percaya diri, dan defensif: membiarkan saja, karena ini soal tahu diri, biar publik yang menilai,dan partai sudah menutup buku. Artinya Gibran itu tak penting untuk dibahas secara terbuka di luar rembuk kepartaian.

¬ Gambar praolah: Unsplash, Tokopedia