“Heru Budi ini terlalu, kok minta mobil dinas Rubicon?” tanya Todi Kemproh.
Kamso hanya terbahak-bahak, lalu menanggapi, “Siapa yang bilang?”
Todi bilang itu kata berita dan medsos. Kamso kembali tertawa, “Jangan liat info sepotong-sepotong, lalu langsung menyimpulkan, apalagi dari medsos.”
Persoalan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebenarnya tidak rumit. Rencana anggaran mobil dinas (mobdin) sesuai aturan, buat dua mobil, sedan maksimum 3.000 cc dan jip 4.200 cc. Lalu Jokowi menyarankan kepala daerah pakai mobil listrik. Yang namanya jip tak harus Jeep. Malah Toyota Land Cruiser yang biasanya buat gubernur itu lebih mahal ketimbang Jeep Rubicon.
Heru, sebagai penjabat gubernur, bukan gubernur, minta Toyota Innova, karena belum dapat mobdin. Urusan mobdin era Anies masih dalam proses menjadi milik pribadi, dengan membelinya, itu bukan soal, karena sesuai peraturan, “Lagian itu mobil belum di garasi Anies, masih dikuasai Pemprov DKI,” ujar Kamso.
“Kok jadi kontroversial, Kang?” tanya Todi.
“Ada tiga alasan. Pertama, gara-gara Rafael Pajak, publik lagi sensitif sama Jeep Wrangler Rubicon. Kedua, Heru bukan lawan Anies untuk isu capres, tapi karena Heru orangnya Jokowi, isu anggaran mobdin jadi panas. Ketiga, sebagian media kan suka serbacepat, cuma sepotong kabar ngintip media lain bukan soal. Update dan follow up liat entar.”
“Yang salah media dong, Kang!”
“Nggak sepenuhnya. Tapi kenapa pembaca gampang dibakar terutama oleh medsos, lalu keburu kasih komen panas, lantas abis itu lupa.”
¬ Gambar praolah: Viva