Buruh bersatu itu baik adanya, bahkan kudu, asalkan tak membawa-bawa agama.
Demikian ringkasan versi saya dari sebuah tuturan dalam buku terbitkan 1957, dengan ilustrasi bagus, untuk murid kelas teratas sekolah rakyat dan khalayak ramai maupun sepi. Saya membelinya di Toko Buku Politeia, Bogor, seperti buku simpul Aceh yang kemarin saya celotehkan.
Seperti umumnya buku untuk pendidikan rakyat pada masa lalu, bacaan seukuran buku tulis ini tipis, hanya 32 halaman, dengan materi pendidikan politik — apalagi dengan bahasan panjang soal buruh — menjadi seperti pamflet.
Penerbitnya adalah Ganaco N.V., yang seperti penerbit lain juga sempat meneruskan era penerbit buku Hindia Belanda, memuat nama kota beda negeri: Bandung — Djakarta — Amsterdam.
Penerbit lain, misalnya Van Hoeve (kemudian menjadi Ichtiar Baru), pernah mencantumkan Bandung — s-Gravenhage. Itu nama resmi Den Haag, seperti halnya Ngayogyakarta Hadiningrat untuk Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Pradnja Paramita, hasil nasionalisasi J.B. Wolters dan dua perusahaan lain, pernah menerakan Djakarta — Groningen.
Lalu apa menariknya buku ini?
Pertama: sebagai bagian dari seri Alam Terbuka, buku ini membahas demokrasi. Artinya isu demokrasi ditempatkan setara dengan buku Bakteri (Dr. C. van Rijsinge) sampai Bangsa Rajap atau Termiet (Dr. L.G.E. Kalshoven) dalam seri Alam Terbuka. Demokrasi itu suatu hal yang sewajarnya terpahami, karena pada zaman moden demokrasi menjadi syarat kehidupan berbangsa dan bernegara — setidaknya sebagai klaim sepihak dan cita-cita bersama.
Adapun buku Apakah Demokrasi Itu? adalah karya D.M.G. Koch. Sebagai semacam buku for dummies, atau for beginners, bahkan for idiots, yang laku akhir abad XX sampai awal abad XXI, buku ini membahas gagasan dan praktik demokrasi dengan cara bersahaja. Tuturan disibak dengan kisah sekelompok anak harus berpatungan membeli bola karena bola milik seorang anak tertendang sampai sungai lalu hanyut.
Kedua: setelah membahas koperasi sebagai upaya rakyat membangun kekuatan ekonomi, sampailah pada cerita tentang gerakan buruh. Topik ini mengisi 12 dari 27 halaman isi buku di luar halaman promosi penerbit.
Termaktub di dalam buku: “Kurang lebih seratus tahun jang lalu, seorang buruh itu merupakan alat jang tidak mempunjai hak samasekali terhadap madjikannja. Ia bisa dilepas dengan begitu sadja atau diturunkan upahnja, sedang ia tidak dapat berbuat apa²…” (hlm. 10)
Saya membayangkan, misalnya buku ini terbit pada zaman Orde Baru, pembuka cerita “kurang lebih seratus tahun yang lalu” akan diabaikan oleh tim pemeriksa buku di Kejaksaan Agung, karena lebih penting mencurigai wacana yang ditafsirkan beraroma Marxian: buruh sebagai alat produksi serta pertentangan kelas. Apalagi ada kalimat yang menyarankan tak membawa-bawa agama.
Bahkan pada masa Orba, kata buruh diharamkan. Serikat buruh menjadi serikat pekerja. Perburuhan menjadi ketenagakerjaan, bahkan kementeriannya digabungkan dengan bidang transmigrasi.
Tetapi buku ini telah diperiksa, disetujui, dan dipesan oleh Kementerian Pengadjaran, Pendidikan, dan Kebudajaan. Menterinya saat itu adalah Prijono, bapaknya sineas Ami Prijono.
