“Itu kenapa Mendag Zulkifli Hasan malah bagi-bagi minyak goreng gratis tapi buat mengampanyekan anaknya, si Futri yang katanya mau maju Pilkada Lampung?”
“Itu si Zul bukan sebagai menteri, karena acara pasar murah PAN pas Sabtu, bukan hari kerja. Kata pengurus PAN gitu.”
“Terus setelah pulang ke rumah, dia bukan sebagai ketua partai maupun menteri, tapi ayah dan kepala keluarga?”
“Lha iya.”
“Tapi kalo selama Sabtu sampai Minggu, Jokowi nelepon Zul, berarti yang ditelepon itu sebagai apa?”
“Sebagai orang Lampung yang ditelepon orang Solo.”
“Kalo buat politik, person bisa dibelah-belah, ya? Jokowi kemarin bilang di Sukamandi, tugas Mendag tuh nurunin harga minyak goreng. Itu ucapan presiden buat menteri pasti!”
“Belum tentu. Bisa aja teguran presiden buat partai yang orangnya jadi menteri.”
“Rumit amat sih?”
“Lha dulu menteri dilarang merangkap jabatan ketua partai. Lantas akhirnya boleh, di kabinet ada empat ketum partai. Ini lebih rumit lagi.”
“Emang aturannya eksplisit bilang gitu?”
“Nggak sih. Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 mengatakan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Lha padahal partai kan dapat duit dari negara?”
¬ Gambar praolah: Shutterstock, untuk foto Zul dan Futri belum diketahui
Dalam hal tertentu Jokowi memang tidak skoy. Antara lain dalam hal empat ketum partai itu.
Jokowi orang pragmatis. Ada yang bilang orangnya bisa fleksibel dalam batas tertentu asalkan pekerjaan dia nggak diganggu.
Penggembosan koalisi merah putih sebelum pemilu 2019 adalah contoh bagaimana dia berkompromi.