↻ Lama baca 3 menit ↬

Kamisan, Harun Masiku, dan FPI KM 50

Tadi, tepatnya kemarin, menjelang pergantian hari, saya mencari berita Aksi Kamisan ke-372, 23 Juni 2022. Hasil yang cepat saya peroleh adalah dari Kompas.id (pukul 18.42), hasil jepretan sendiri, dan Republika (21.45), hasil jepretan Antara (20.00). Mungkin saja media lain juga memuat namun tak terendus Google lebih awal.

Kenapa hanya saya batasi pemuatan kemarin? Karena bagi media daring, peristiwa siang, apalagi terjadwal, bukan hal sulit untuk dinaikkan. Bahkan, maaf, sebagai ganjal konten malam untuk media hard news atau breaking news, mestinya bukan soal. Soal kejenuhan redaksi terhadap Aksi Kamisan? Kita diskusikan lain kali.

Kamisan, Harun Masiku, dan FPI KM 50

Sabar, saya tak membahas foto jurnalistik yang memang bukan kompetensi saya. Padahal dari ribuan foto Aksi Kamisan, yang pernah terpublikasikan, termasuk di media sosial, pasti ada hal yang menarik untuk riset foto dan kurasi foto. Tetapi biarlah itu pekerjaan mereka yang ahli.

Kamisan, Harun Masiku, dan FPI KM 50

Lalu? Saya melihatnya dari sisi lain: perjuangan ingatan melawan lupa. Kadang mendapatkan perhatian, kadang tidak, karena Aksi Kamisan dalam lautan berita menjadi timbul tenggelam, hadir bersama aneka topik. Hal ini pun menarik untuk analisis konten berita media. Atau mungkin sudah ada skripsi yang membahas itu?

Amnesia publik

Ihwal Aksi Kamisan dan sosok Ibu Sumarsih, saya tak membahas ulang. Saya lebih suka menanya diri sendiri dan Anda: apa sajakah yang kita ingat dan ketahui tentang aksi tersebut?

Dalam “kita” yang saya maksudkan itu tak ada batasan usia, karena mereka yang mengalami serangkaian peristiwa politik sekitar Reformasi 1998 belum tentu masih ingat banyak.*

Soal merawat ingatan publik memang bukan perkara mudah. Amnesia bisa menggerus siapa saja. Jika menyangkut gerakan dan perang wacana, upaya menjaga memori menjadi kebutuhan.

Gerakan dan perlawanan siapa? Sudah jelas jika menyangkut Kamisan. Itu soal semua orang dengan banyak variasi dan daya ingat serta tentu kepentingan di kalangan masyarakat.

Kalau Harun Masiku, buron sejak Januari 2020, yang belum juga tertangkap? Mestinya juga masalah siapapun yang antikorupsi, sama seperti terhadap pengusaha kaya yang kabur karena tipikor. Buron harus ditangkap dan diadili. Tetapi kalau penerima suap dipenjara, lalu si penyuap diputuskan bebas, seperti Samin Tan, itu mengesalkan.

Lalu hubungannya dengan Aksi Kamisan?

Wacana tandingan yang tipis

Kesan saya, penyoal isu Harun Masiku di media sosial lebih kerap dilakukan kalangan tertentu: oposan Jokowi dari garis hijau keras. Sekali lagi, ini kesan, tanpa data. Subjektif banget.

Setiap kali ada penangkapan terduga yang kemudian menjadi tersangka aktivis gerakan radikal, selaku muncul narasi tandingan berupa Harun.

Maka dalam benak publik, eh benak saya, Harun adalah masalah yang tak diseriusi pemerintah, tetapi yang getol mempersoalkan adalah kubu hijau keras untuk isu tandingan.

Tewasnya enam anggota FPI

Selain Harun, ada narasi tandingan lain untuk menyerang pemerintah setiap kali ada kasus yang dianggap tak adil, diskriminatif, merugikan muslim. Yaitu kasus terbunuhnya enam anggota FPI dalam insiden di Km 50 jalan tol Jakarta-Cikampek, Desember 2020.

Pengingat kejadian itu bisa disorongkan untuk aneka kasus. Dari soal islamofobia sampai terbunuhnya personel polisi dan sipil lain di Papua oleh gerilyawan pemberontak.

Dalam persepsi saya, pemerintah gagal mengomunikasikan alasan pendekatan agak lunak dalam masalah keamanan di Papua kepada publik di luar Papua.

Bagi golongan FPI dan HTI yang secara formal tak ada lagi, plus kaum sehaluan, sikap pemerintah ini tak adil. Anggota FPI bisa dibunuh begitu saja, sementara gerilyawan di Papua tidak — apapun kondisi di lapangan.

Tetapi nanti dulu. Bukannya Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, “Ini bukan lahir dari skenario perintah”? Kurang lebih, insiden itu adalah pasal sebab akibat: anggota FPI menunggu penguntit dan seterusnya.

Amien Rais, oposan pemerintah, dari Tim Pengawal Pembunuhan, dalam buku putih menyimpulkan, “TNI-Polri tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi pelanggaran HAM berat, maka dari itu kita bersyukur.”

Apa masalahnya?

Lalu apa perbedaan tiga wacana pengingat tadi ? Aksi Kamisan jelas masalah nasional, siapapun presidennya. Memang sih Jokowi akhirnya mau menerima mereka, hanya sekali, dan publik masih ingat janji kampanye Jokowi soal HAM.

Soal Harun ya pidana korupsi, dari partai yang berkuasa, yaitu PDIP, pun berkelindan dengan jabatan mewakilkan partai, sehingga yang paling getol menyoal adalah lawan politik PDIP. Pengusaha buron penyuap politikus dan ASN tak ada hubungannya dengan partai, kurang menarik sebagai camilan.

Kasus KM 50? Bagi pengusungnya mungkin silakan disebut bukan kasus nasional lagi, tetapi masih merupakan kasus kemanusiaan bagi kelompoknya. Diksi “pembantaian” dan “syuhada” masih tebal di media sosial. Ada sentimen keagamaan di sana.

Kelak setelah Harun tertangkap, tinggal dua wacana, yaitu Kamisan dan KM 50. Saya tak tahu manakah yang bakal lebih kuat menancap dalam benak publik. Namun perlu diingat, Aksi Kamisan sudah berlangsung 15 tahun, dan itu pun berhadapan dengan amnesia publik.

Media sosial menjadi buku besar tebal yang terus bertambah halamannya. Namun tak semua orang sanggup mengingat — termasuk mereka yang ikut mengisi halaman demi halaman.

¬ Eh, kenapa saya nulis panjang gini ya, di ponsel pula? Bukankah di blog ini banyak tulisan enteng? Maaf, daripada saya membalas diskusi di grup WA, sepotong demi sepotong.

——

*) Tulisan ini saya teruskan siang karena tadi malam keypad ponsel berubah jadi aksara Jawa