Biasa, menjelang Lebaran ada saja pihak yang minta THR bukan kepada pemberi kerja, melainkan kepada para warga terutama kepada pengusaha. Yang namanya pengusaha itu termasuk warung pecel lele, kedai kopi, sampai toko bangunan.
Pemintanya? Kalau memakai surat edaran biasanya ormas. Apa boleh buat, kata ormas dalam konteks tertentu berkelindan dengan jasa keamanan, padahal tak ada yang merasa aman terlindungi. Eh ada juga yang bukan ormas, tak jelas namanya, tapi secara berkala membuat edaran tarif biaya bahan bangunan yang dipesan pemilik proyek. Mereka juga rindu THR.
Tak pernah jelas apa pertanggungjawaban para pemimpin ormas yang gemar minta sumbangan itu. Tanggung jawab itu bukan dalam arti audit keuangan melainkan tanggung jawab berupa jawaban kepada masyarakat.
Untuk bisa menjawab masyarakat, dengan penegasan bahwa organisasinya bukan kumpulan preman, tentu pemimpin harus bisa menertibkan anak buahnya. Kalau hanya bisa memobilisasi anak buah, apalagi ada dana dari bohir, tanpa bisa mendisiplinkan dalam ranah adab sosial, itu belum komplet sebagai pemimpin. Tak beda dari benggol kecu atau kalau sok gagah ya kapten lanun.
Jika jawaban yang muncul dari pemimpin ormas adalah soal kerelaan pemberi THR, semua orang menahan tawa.
Tak semua orang berani menertawakan terbuka. Artinya mereka tertekan dan sadar risiko.
Kedai istri saya belum pernah dimintai THR oleh ormas preman, mungkin karena lokasi dalam kampung. Andai dimintai, saya tinggal menghubungi ketuanya, pasti sang ketua akan gigrig.😬
Kalau yang minta bangsa paguyuban, istri saya punya jawaban standar : saya sudah serahkan ke kantor kelurahan.
Jawaban Mbak Lies top 👍
Salam untuk Kakak Ketua 🤣