Temuan harta Pak Jampidsus, bukan harta Pak Karun

Apa sih yang menarik dari temuan harta pejabat di Sentul, Kabupaten Bogor, Jabar, dan belasan tempat lain di Jakarta, dalam dugaan korupsi di Kejagung? Bukan soal brankas di Sentul setinggi dua meter* 1,5 meter yang ditanam di tembok, berisi 74 kg emas batangan dan uang USD serta SGD, yang gabungan semuanya senilai Rp476 miliar.

Itu modus koruptor dan penjahat lain yang main kasar: duit tunai dalam jumlah gede serta emas batangan. Tidak pernah tercantum dalam LHKPN. Calo agung di Mahkamah Agung, Dr. Zarof Ricar, yang menjadi produser eksekutif film Sang Pengadil, dulu juga begitu. Biasa itu.

Jadi apanya dong yang menarik? Kerja sama KPK dan Polri. Banyak orang girang, namun sebaiknya skeptisisme tetap kita pelihara. Korupsi kadung mendekam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mental mbathi atau ambil untung dan ngutil dalam tugas itu merata di semua kalangan dan jenjang, termasuk kalangan partikelir.

Sebenarnya KPK, Polri, dan Kejagung memang berwenang menangani tipikor. Masing-masing punya payung hukum. KPK misalnya, berwenang menangani korupsi bernilai minimum Rp1 miliar dengan pelaku terutama penyelenggara negara dan penegak hukum.

Mudahkah urusan pemberantasan korupsi padahal ada payung hukumnya? Dulu, 2012, 200-an polisi mengepung Gedung KPK karena KPK mengusut Irjenpol Djoko Susilo dalam korupsi simulator SIM (¬ Republika, 6/10/2012).

Lalu dalam urusan seputar Jampidsus Febrie Adriansyah sekarang ini, puluhan serdadu menjaga rumah dinas Febrie. Pada 2016, ramai kabar petugas KPK tidak dapat memasuki rumah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman, yang memasukkan uang asing senilai Rp1,7 miliar ke dalam kloset, karena dihalangi empat anggota Brimob. Kemudian muncul bantahan, keempatnya memang ditugasi oleh korps mengawal rumah Nurhadi sebelum korupsi terkuak (¬ Kompas.com, 14/6/2016).

Membersihkan Indonesia dari korupsi adalah pekerjaan berat rat rattttt…. Pemimpin pilihan rakyat — dari kades, wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden — yang lurus dan jujur pun selalu mewarisi tiga hal buruk utama dari pendahulu: akumulasi tata kelola payah, birokrasi tak efisien, dan praktik koruptif. Memang sih ada pengecualian karena ada saja pendahulu yang genah namun belum tentu bisa memberantas korupsi.

Bisa dibayangkan bagaimana kerepotan pemimpin karena penunjukan — dengan maupun tanpa lelang jabatan, bahkan jasanya sebagai sukarelawan — dari lurah, kepala dinas, hingga menteri dan yang setara. Sebersih apa pun mereka sebagai sopir tetap harus mengendarai bus yang bodi, sasis, hingga mesin sampai kaki-kaki, bahkan wiper, sudah penyakitan. Berat.

Tentu pesan wapres tempo hari agar para pejabat tinggi tak menuruti ego sektoral tidak berlaku untuk memberantas korupsi maupun koruptor. Bukankah begitu, bukan? Jangan menjawab, “Bukaaaannn….”

Perihal harta karun dalam judul, kita sudah tahu etimologi istilah itu, dari kisah Qarun, orang brèwu yang congkak, loba, lagi kikir sehingga akhirnya dia dibenamkan ke dalam bumi (¬ NU Online, 10/3/2020).

Jadi bagaimana cara memberantas korupsi dengan sangkil dan mangkus, padahal misalnya Indonesia menerapkan hukuman mati koruptor, tetap saja ada peluang jual beli hukuman?

Bertanyalah kepada rumput yang bergoyang. Tetapi menurut Kardjo AC/DC saat berdebat antara lain dengan Suroto dan Paimo dalam Srimulat, “Kalo rumput bergoyang, sapiné mangan apa?”