Kepala daerah yang korup adalah keparat pengkhianat rakyat. Lalu?

Pekalongan, Jateng, adalah kota asal Batman dan Robin sebelum mereka pindah ke Gotham City di Amrik dan menemukan gua kalong yang baru. Di tempat baru juga ada penjahat dan aparat korup. Di tempat lama, bupatinya, Fadia Arafiq, yang dilantik 2025 lalu, pekan ini jadi tersangka tipikor.

Dia, panggilan versi kita untuk Fadia, tak sendiri. Kepala daerah yang lain ternyata juga Cimex lectularius. Padanan dalam bahasa awam silakan Anda cari. Mereka itu tak tahu diri. Partai asal maupun partai pengusung juga tak tahu diri.

Tak ada cara membuat mereka jera. Mereka yang belum diterungku sedang sibuk menyarukan jejak koruptif sambil menyumbang rumah ibadah. Sungguh religius karena mereka yakin Hakim Maha Adil tak ada di dunia.

Pengingat untuk mengerem korupsi kepala daerah adalah saat kampanye pilkada mereka dan keluarganya, termasuk orang tua dan mertua, menandatangani pakta integritas dan menitipkan uang biaya 20 bilbor selama setahun, di lokasi premium, kepada rakyat.

Memang berapa nilainya? Tanya badan pendapatan daerah dan agensi media luar ruang — termasuk bandit outdoor Kalau masih ada. Sumber duit dari korupsi dan sogokan? Embuh.

Uang itu akan dikembalikan setelah mereka selesai menjabat. Kalau terpilih untuk periode kedua, ya bikin perjanjian lagi, dan bayar lagi. Kalau di tengah periode menjabat mereka terbukti korup, bilbor pun dipasang, memuat foto keluarga koruptor dengan nama masing-masing, dengan judul, misalnya, Keluarga Pejabat Keparat, Kepinding Akhirat. Oh, tambah lagi: rumah mereka dipasangi spanduk serupa, tetapi membayar pajak reklame.

Secara etika dan moral, bukan hukum, keluarga koruptor harus ditempatkan sebagai orang yang bersalah, kecuali yang masih di bawah 18 tahun, karena mereka ikut menikmati hasil korupsi, setidaknya membiarkan anggota keluarga yang sedang menjabat untuk korup.

Eh, lalu siapa yang mengampu rekening bilbor? Juga siapa yang berwenang memerintahkan pencairan dana di bank maupun koperasi merah padam? Nah, itu masalahnya.

Tenang, ada cara yang tak dapat diganggu atas nama hukum dari keluarga maupun pendukung para kepala daerah korup, yaitu memanfaatkan AI untuk membuat senarai kemudian disalin ke dalam platform Wiki. Syukur kalau dibuatkan lema di Wikipedia Indonesia: daftar wali kota, bupati, dan gubernur yang korup, beserta keluarganya, dengan bahasa yang simpel, kering, dingin, faktual, tidak emosional. Bukankah tujuan kita mengedukasi rakyat?

Kalau keluarga pejabat korup sih tidak dapat dididik.