Mari, minta anggota DPR mentraktir media berbayar dan buku

Dengan tunjangan biaya komunikasi versi lama, yang Rp15 juta, saja setiap anggota DPR dapat melanggani beraneka media berita berbayar apalagi dengan tunjangan hasil revisi yang menjadi Rp20 juta. Bisa bikin iri.

Saya terkesan oleh tulisan Reyvan Maulid Pradistya di IDN Times yang menyimulasikan jumlah tunjangan untuk melanggani media berita internasional yang tak gratis, berdasarkan nilai tunjangan lama:

• Untuk melanggani The New York Times, uang tersebut setara 250 akun promo atau sekitar 41 akun reguler setiap bulan
• Untuk melanggani The Washington Post, tunjangan tersebut bisa untuk 100 akun saban bulan
• Untuk The Economist, duit tersebut dapat membiayai 40 akun sekaligus dalam sebulan

Memang berlimpah nikmat para-para wakil rakyat nan mulia itu. Untuk informasi dan pengetahuan pun diongkosi negara. Di DPR juga ada perpustakaan. Sayang mereka jarang flexing bagaimana rupa perpustakaan pribadinya di rumah padahal tanpa mentraktir rakyat pun saban bulan bisa membeli buku apa saja.

Anggota DPR adalah orang-orang cendekia, sudah pasti akrab dengan bacaan yang bukan hanya berupa dokumen dinas A4 tipis maupun tebal. Tak hanya anggota DPR tetapi juga semua politikus, pasti memiliki perpustakaan pribadi yang membuat iri rakyat. Saya membayangkan semua anggota DPR punya perpustakaan pribadi seperti, mungkin, milik Rieke Diah Pitaloka maupun Nurul Arifin. Dalam keluarga Rieke dulu ada yang punya perusahaan penerbit buku di Depok.

Setiap anggota DPR, juga DPRD, pasti punya dan membaca buku Bagaimana Demokrasi Mati (Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, 2018) versi asli, bukan bajakan, bahkan mungkin versi bahasa Inggris. Ini buku wajib orang partai, polisi, dan tentara supaya mereka menemukan cara yang lebih genial.

Memang sih ada adagium terlalu banyak buku yang ingin dibaca, namun terlalu cekak waktu yang tersedia. Apalagi para-para anggota DPR adalah orang yang teramat sibuk, bukan?

Sebelum ada layanan AI berbayar, staf setiap anggota DPR mestinya bisa diminta membuatkan ringkasan buku dan dari tulisan apa pun. Bahwa anggota staf lebih cepat menemukan kata kunci penting dari indeks buku, pasti itu fitnah keji. Ingat, sebagian anggota DPR adalah doktor, pernah menulis disertasi, bukan Dr. (H.C.) Andersen. Yang tamat S2 banyak apalagi kalau hanya S1 dan S doger.

Soal media asing tentu mereka tak seperti saya yang membiarkan peramban ponsel menerjemakan situs berita luar negeri, termasuk yang beraksara non-Latin, saat saya iseng. Bahwa terjemahan kadang kurang pas, saya optimistis mesin bahasa mereka terus belajar dengan dukungan akal imitasi. Google Translate sekarang lebih pintar dari sepuluh tahun silam.

Jadi, bagaimana? Daripada mengejek anggota DPR perihal tunjangan komunikasi lebih baik kita meminta setiap orang anggota mentraktir kita berlangganan media berbayar dan buku. Biaya per akun dan pembelian buku mereka masih bersaldo banyak.

Dulu tahun 1990-an Gramedia Pustaka Utama membonuskan stiker snobbish aneh untuk ditempelkan di bagian belakang mobil: I don’t drive a Ferrari but I have own my home library. Orang kalau sudah mampu beli mobil sport pasti sudah bikin perpustakaan pribadi. Apalagi para-para wakil rakyat nan cerdik cendekia — ingat, jangan menghapus kata cendekia sehingga hanya menyisakan cerdik.