Berita koran Kompas hari ini (Kamis, 28/8/2025) sulit dibilang lucu padahal republik ini diurus dengan cengengesan. Lihat gambar, dengan kapsi:
Suasana di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025). Kompleks ini pernah ditinggali anggota DPR, tetapi kini sepi.
Foto lain di berita versi web, yang terbit kemarin, disebutkan arsip jepretan Oktober 2024. Kompleks di Kalibata itu kosong sejak Desember 2024. Kompas.id menulis:
Plang bertuliskan Rumah Jabatan Anggota DPR menyambut saat hendak memasuki kompleks perumahan yang berlokasi di Kalibata, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Warna di setiap hurufnya sudah memudar. Ranting dari pohon di dekatnya dibiarkan bebas tumbuh, merapat menuju plang hingga menutupi sebagian papan.
Melintas masuk ke dalamnya, kawasan kompleks perumahan yang pernah ditinggali anggota DPR itu pun mulai tampak tak terawat. Tak terkecuali deretan rumah dua lantai di dalamnya. Rumput liar tumbuh menjulang tinggi hingga menyentuh jendela rumah. Daun kering dibiarkan berserakan di halaman. Cat krem pada dinding dan atap rumah berwarna merah kecokelatan juga terlihat mengusam dan memudar.
Inti masalah, kondisi rumah di sana sudah banyak yang rusak. Daripada memperbaiki, pemerintah memilih memberikan tunjangan kontrak rumah Rp50 juta per bulan, artinya Rp600 juta setahun.
Setelah masyarakat marah, dan muncul demonstrasi, Waket DPR Sufi Dasco Ahmad bilang tunjangan rumah cuma sampai Oktober 2025. Kita tak tahu apakah setelah tak ada lagi tunjangan Rp50 juta berarti akan subsidi rumah Rp49.995 juta. Sekali lagi: kita tak tahu…
Menurut Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi, jauh lebih efisien jika rumah-rumah jabatan anggota DPR direnovasi dan mereka tempati.
Menurutnya, biaya perawatan rumah jabatan di Kalibata hanya sekitar Rp24 juta per unit/tahun. Jika rumah jabatan anggota berjumlah 580 unit, maka hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp13,9 miliar per tahun. Adapun untuk perawatan selama lima tahun, anggarannya sekitar Rp69,6 miliar. Jauh lebih efisien dibandingkan total anggaran tunjangan perumahan untuk 580 anggota DPR sebesar Rp348 miliar.
Apakah hitungan itu tepat, biarkan ahli taksir yang menilai. Kalau versi Fitra meleset, buatlah prakiraan tandingan, bisa lebih besar maupun sebaliknya.
Bagi saya, misalnya biaya perbaikan lebih mahal daripada total anggaran untuk tunjangan per kepala Rp50 juta, tetap lebih ekonomis bagi pemerintah. Rumah dinas bisa dihuni lagi, uang negara tak hanya berpindah ke para pemilik rumah maupun unit apartemen sewaan. Kalau empat tahun lagi penghuni harus cabut karena tak terpilih lagi, penggantinya tinggal meneruskan menempati. Misalnya nanti atapnya bocor, tinggal diperbaiki dengan biaya negara. Jika penghuni bocor mulut, itu bagus buat media berita dan media sosial.
Soal renovasi, itulah yang namanya efisiensi. Kalau rumah-rumah itu dibiarkan mangkrak dan makin parah, akhirnya jadi sarang ular. Masa sih penghuni rumah dari orang mulia anggota parlemen berganti kobra dan weling, entah berkepala satu maupun dua bahkan lebih?
Lalu uangnya dari mana? Kenapa dalam periode sebelumnya, 2019–2024, atau mungkin malah 2014–2019, rumah dinas tak dirawat dengan baik oleh negara?
Tanyalah Sri Mulyani yang sekarang mengecewakan itu.
