Memiskinkan koruptor adalah wacana kapas arumanis. Menggembung namun tak padat, lalu udara akan mengempiskan si permen gulali.
Payung hukum untuk merampas aset koruptor adalah proses politik, tergantung DPR dan pemerintah. Maka pembahasannya selalu ditunda. Setelah presiden baru dilantik, RUU Perampasan Aset tak masuk program legislasi nasional 2025, padahal sudah 16 tahun diperjuangkan.
Misalnya memiskinkan koruptor sudah jadi undang-undang, pelaksanaannya bakal alot karena budaya korupsi, berupa suap menyuap penegak hukum, kadung dirayakan secara nasional.
Ancaman hukuman mati bukanlah opsi atas nama HAM. Misalnya HAM untuk koruptor boleh diabaikan, tetap saja bakal muncul permainan dalam eksekusi. Membangun penjara ala Alcatraz? Halah.
Dalam iklim koruptif, penjara adalah negara dalam negara. Uang berkuasa: bisa membeli dispensasi dari pengurus penjara dan mendapatkan perlindungan dari sesama pemuka napi. Koruptor kelas tuna mantap belum masuk, para brengos lapas sudah pasang badan.
Terlepas dari sejarahnya, termasuk soal etimologis, nyatanya Lapas Sukamiskin di Bandung, Jabar, bukanlah terungku penuh nestapa bagi koruptor. Setya Novanto adalah salah satu contoh napikor mulia.
Tak adakah seberkas cahaya di ujung lorong panjang gelap pemberantasan korupsi? Pemerasan para petugas rutan KPK terhadap para tahanan, termasuk tahanan yang bekas orang KPK, adalah sobekan potret bahwa korupsi sudah membudaya, dan bagi pelaku bukan aib.
Dalam memberantas korupsi, orang yang optimistis itu baik dan mungkin diperlukan. Tetapi orang yang pesimistis tidak salah, karena sudah terlalu lama dan sering mereka dibohongi. Kasus demi kasus penyuapan dan penggarongan uang negara, yang antara lain dari setoran pajak rakyat selain dari utang, tiada bersudah.
Mengontrak perusahaan asing pengelola penjara – misalnya ada, seperti halnya perusahaan pengelola pelabuhan, atau yang lebih sederhana adalah pengelola hotel dan resor — bukanlah jaminan. Begitu pun, apalagi, jika orang-orangnya dinaturalisasi.
¬ Foto Lapas Sukamiskin: medcom.id
