Kabinet Bayangan menyambut 81 tahun RI

Saya melihat Kabinet Bayangan sebagai bentuk kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah. Ada yang tak beres dalam tata kelola. Sarmuji dari Golkar tak menolak, dengan catatan, “Tetapi sebenarnya kritik masyarakat juga bisa disalurkan ke lembaga resmi seperti DPR, yang DPR itu punya tugas untuk melakukan pengawasan juga.” (¬ Suara, 21/7/2026)

Lho, bukannya koalisi di DPR adalah pendukung pemerintah? Jika menyangkut PDIP, yang mestinya jadi oposan, bukan oplosan, sikap orang-orangnya di parlemen bisa berbeda dari banteng di luar Senayan.

Namanya juga partai gojag-gajêg. Dalam bahasa Jawa hal itu berarti tidak jelas maunya, ingin di sana atau di sini. Seperti pantalon pria 7/8 begitulah. Dipakai pesta dalam gedung akan wagu, dipakai dalam acara sore pesta kebun cuma digigiti nyamuk.

Tanggapan Istana Kepresidenan sejauh ini datar, normatif, seperti yang dinyatakan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, “Kita pelajari. Semua yang niatnya baik, semua yang ingin memberikan masukan yang baik kita tentu menerima dan selalu berterima kasih.” (¬ Tirto, 20/7/2026)

Bagus. Tidak perlu sengak karena akan merepotkan. Misalnya yang memberi tanggapan adalah pejabat lain yang terbukti pernah berbicara semaunya tentu kontraproduktif. Taruh kata ada pejabat tidak sengak dalam arti menegasikan Kabinet Bayangan, tetap bisa mengesalkan masyarakat jika mengatakan, “Apa itu? Belum pernah dengar ada kabinet macam itu.” Tetapi itu misalnya lho.

Kalau menyangkut cuek mencuek sebenarnya yang paling kesal itu pemerintah. Misalnya rakyat cuek, ogah bayar pajak, lalu melakukan pelanggaran kecil lain yang tak merugikan publik, dan ketika akan dihukum mereka akan ramai-ramai menghuni sel sehingga negara kepayahan untuk memberi makan tahanan padahal itu kewajiban.

Semua guru kewarganegaraan pasti pernah mengajarkan civil disobedience. Tetapi guru-guru saya dulu tidak.