Para pengkritik militerisme itu kadang kurang arif, tidak melihat dwifungsi bahkan multifungsi sebagai terobosan manajerial.
Bayangkan, dengan maupun tanpa perang, negara tetap harus membiayai tentara termasuk peralatannya yang harus selalu terawat dan ready. Artinya, kalau merujuk pabrik, mesin bisa idle karena tidak ada produksi akibat order kosong. Kalau berlangsung lama hal itu tidak sehat bagi mesin maupun buruh. Bagi perusahaan jelas kerugiannya kalau harus menggaji karyawan nganggur, sementara usia pakai mesin di atas kertas terus bertambah.
Jangankan buruh pabrik, tukang bangunan pun kalau tak ada proyek, padahal masih ada uang apalagi bini buka warung makan, juga mbingungi dan tidak produktif. Tak mungkin saban hari mereka memancing di lapak empang karena rokok dan kopi plus mi instan rebus tidak dikail percuma dari kolam. Kalau melepaskan ikan tersangkut kail, agar tak membayar, karena niatnya hanya membunuh waktu, mereka akan masuk daftar hitam.
Jadi, negara harus memanfaatkan tentara secara optimal? Ya. Ada undang-undangnya. Dengan tentara mengurusi ranah sipil, mereka bisa berkontribusi lebih banyak bagi bangsa dan negara. Termasuk mendata(ngi) wajib pajak. Dengan sumber daya yang ada, ternyata aparat sipil kurang sip mengurusi pajak. Kurang di kapasitas orang, jumlah personel, dan alat. Maka militer pun terpanggil.
Salah satu sektor dengan banyak kebisaan di negeri mana pun adalah militer. Mereka punya tenaga kesehatan (termasuk dokter spesialis), ahli teknik mesin, ahli teknik sipil, ahli hukum, ahli teknologi informasi, pekerja dapur, rohaniwan, dan seterusnya. Di sektor bisnis sipil, apakah semua karyawannya punya kemampuan dasar kemiliteran, kecuali pernah menjalani wajib militer, atau dari level terendah hingga CEO adalah alumni menwa?
