Drama Meikarta: Ambisi, suap, dan hibah masalah untuk pemerintah

Babak demi babak Meikarta di Jabar terus berkembang. Januari lalu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sudah menyatakan bahwa pemerintah akan mengurusi lahan sekitar 30 hektare Meikarta milik Grup Lippo untuk perumahan murah. Akan ada 18-36 menara yang jumlahnya mencapai 100.000 unit. KPK dan BPKP sudah oke.

Pekan lalu serah terima sudah sah. Orang bisa bilang itu adalah solusi jalan tengah, masing-masing pihak untung. Lippo tak kerepotan meneruskan proyek dengan segala masalahnya, termasuk kemelut sejak awal. Sedangkan pemerintah dapat lahan luas, tak perlu membebaskan lahan yang urusannya alot karena harus bernegosiasi dengan ribuan pemilik tanah.

Urusan selanjutnya adalah konsekuensi hukum dan ekonomi. Misalnya pada Agustus 2028 nanti pemerintah harus sudah membangun rusun bersubsidi, entah berapa banyak dari target 100.000 rumah, bagian dari cita-cita ihwal tiga juta rumah murah secara nasional. Danantara dan Badan Pengaturan BUMN yang mengongkosi Meikarta. Namun untuk infrastruktur, APBN akan urun.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyebut nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi itu, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

¬ Bisnis Indonesia, 24 Juni 2026

Soal hak ratusan konsumen yang sudah membeli pada 2017 namun tak mendapatkan rumah bagaimana? Meikarta, melalui PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pada 2022 pernah menggugat 18 orang perwakilan konsumen yang menuntut haknya, dengan ganti rugi Rp56 miliar dan penyitaan aset, karena konsumen mencemarkan reputasi kompeni di media sosial.

Ada yang menyebut, ulah Meikarta ini tergolong strategic lawsuit against public participation (SLAPP) untuk menumbuhkan ketakutan konsumen (chilling effect). Atas tekanan publik, pada 2023 mencabut gugatan. Namun soal ganti rugi kabarnya belum beres.

Setelah meluncurkan proyek, anggaran promosi Meikarta di stasiun televisi dalam satu setengah bulan pada 2017 menyedot Rp93,7 miliar. Perusahaan mengerahkan 16.000 tenaga pemasaran untuk menjual 250.000 hunian (¬ Tirto 21/7/2017).

Lokasi Meikarta mencakup dua kecamatan, yakni Cikarang Pusat dan Cikarang Pusat, di Kabupaten Bekasi, Jabar. Pada awal pembangunan ada skandal rasuah, Bupati Neneng Hasanah Yasin menerima sogokan Rp10,6 miliar dan SGD 90.000 (hari ini setara Rp1,5 miliar) dari Billy Sundoro, direktur operasional Grup Lippo.

Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Neneng enam tahun penjara dan denda Rp250 juta (¬ Kontan, 29/5/2019). Namun Neneng, yang bandingnya kemudian kandas di Mahkamah Agung, sejak tersangkut hukum sudah mencicil pengembalian duit suap untuk perizinan itu (¬ Kabar 24 Bisnis, 7/11/2018).

Skandal suap Meikarta mencoreng citra bisnisnya. Publik, termasuk konsumen dan investor, kurang memercayai proyek raksasa itu: senilai Rp 278 triliun (saat itu), berambisi mewujudkan properti seluas 500 hektare dan ruang hijau terbuka seluas 100 hektare, berisi 250.000 unit properti hunian premium dan 1, 5 juta meter persegi ruang komersial premium. Banyak konsumen ragu melanjutkan cicilan (Indonesia Investment, 8/11/2018).

PT MSU adalah anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan sekaligus cucu usaha dari PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) — (¬ CNBC Indonesia, 16/20/2018).