Bagi saya, kasus hadiah Honda Brio hingga setengah tahun belum diserahkan oleh penyelenggara lomba gerak jalan di Banyumas, Jateng, itu tidak lucu. Meski bukan peserta, saya merasa ikut kecewa, kesal, dan menganggap tindakan panitia itu kejahatan.
Memang sih perkaranya bisa menjadi gugatan perdata, semata soal perikatan. Kalau dilaporkan ke polisi dan diproses hingga putusan final pengadilan, bisa disebut kasus kejahatan — kecuali hakim memutus tindak kejahatan yang didakwakan tak terbukti.
Ada saja penipuan dalam masyarakat yang kadang cuma dilihat sebagai wanprestasi. Misalnya pengusaha katering tak memenuhi kewajiban terhadap sahibulbait pesta karena hidangan tak muncul bukan karena force majeure melainkan bersengaja, ada niat jahat atau mens rea. Atau promotor tak memenuhi kewajiban terhadap artis sebelum pertunjukan sehingga konser batal.
Dari sisi korban, persoalan intinya adalah apa yang dijanjikan pemberi hadiah tak terwujud. Tak ada kelucuannya. Tetapi aksi pelaku suatu penipuan melakukan hal aneh, misalnya memanjat pohon bambu hingga ke pucuk untuk ngumpet, dengan catatan kalau mampu, mungkin layak dianggap lucu dan menarik.
Bagi korban penipuan apa pun jika kasusnya dianggap lucu, apalagi kalau dirinya disalahkan, itu menyakitkan. Namun dalam kasus Brio tampaknya, atau setidaknya harapan saya, tak ada yang menganggapnya lucu.
Kalau tipuan berupa janji politik gombal termasuk lucu nggak sih? Siapa yang lucu, yang berjanji atau yang percaya janji? Eh, nanti dulu. Apa dong isi janjinya? Kalau menyangkut penuntasan masalah HAM, masa sih lucu?
Ahli hukum bisa menjelaskan apakah janji macam itu bisa diperkarakan. Memang sih, jika yang bicara misalnya menteri, bosnya sudah berpidato laporan kinerja pada 16 Agustus di MPR menjelang ujung periode kedua, tetapi bukan pertanggungjawaban. Secara politis dan ketatanegaraan sudah kelar.
Kalau janji 19 juta lowongan kerja dalam kampanye? Misalnya benar ada ucapan macam itu belum tentu salah. Lowongannya ada tetapi tak ada yang mampu mengisinya, bisa saja ada kilah macam itu. Tentu di pemberi janji harus membuktikannya dengan data ada 19 juta lowongan, termasuk jadi mata elang jalanan dan penagih utang dengan berbasis AI.
Soal lowongan bisa menjadi debat semantik. Si penjanji bilang 19 juta lapangan kerja, bukan 19 lowongan kerja. Itu sama atau beda? Lalu persoalan berlarut hingga debat apakah 19 juta lapangan kerja itu untuk 19 juta orang pencari kerja, ataukah 19 juta lapangan kerja bisa diisi aneka jenis pekerjaan, dan masing-masing jenis bisa diisi ribuan orang pekerja? Kata 19 juta lowongan juga bisa berarti untuk lebih dari 19 juta orang yang lolos seleksi. Malah semangkin mbulêt urusannya.
Kalau ada pejabat dulu bilang setuju koruptor dihukum mati, digantung, lalu dia ternyata korup, sebenarnya tidak lucu. Dia menangis berharap dapat grasi, padahal belum diadili, sehingga belum mendengar tuntutan jaksa, nah itu baru lucu. Sekaligus ngeselin. Tetapi orang yang kesal tidak lucu. Salah sendiri memercayai politikus. Serupa buaya air teperdayai buaya darat.
