Kasus pencopotan wajah Ridwan “Emil” Kamil (RK, 55) di jalan kolong Depok, Jabar, memunculkan pertanyaan dalam diri saya: kalau tak ada kabar miring soal RK, yang berujung ke perceraian, apakah akan ada pengenyahan gambar sosok dirinya?
Mau bicara dari sisi kepentingan Golkar silakan. Pada awal 2023 RK ikut Golkar, masuk jalan tol karier kepartaian menjadi wakil ketum bidang penggalangan pemilih. Artinya dia konsisten, takkan jadi anggota partai yang mengusungnya jadi walkot Bandung dan kemudian gubernur Jabar, yakni PKS dan Gerindra, lantas PPP, PKB, Hanura, dan Nasdem.
Kini dari sisi Beringin, sosok RK kurang menguntungkan. Terutama di Jabar. Citranya sebagai sosok suami dan kepala keluarga sakinah dan mawadah modern urban idaman meredup. Sebagian perempuan pendukungnya mencibir unggahan kemesraan RK dan istri serta keluarga di media sosial sebelum kasus asmara. Dari sisi partai, citra saat ini tak menguntungkan.
Eh, bukankah urusan asmara RK itu wilayah privat? Mungkin ada yang bilang bisa dibatasi di wilayah pribadi jika dia tak bercitra macam di atas. Tetapi masalah mengemuka ke publik karena salah satu kasus sampai pengadilan, dari masing-masing pihak, apa pun putusan hakim. Lalu selebihnya adalah infotainmen bertabur kembang gibah.
Saya tak menambah kasus pejabat lain, apalagi yang memanfaatkan fasilitas negara, seperti ketua KPU dulu, agar edisi tabloid kuning dalam pos kali ini tak berpanjangan.
Martin Luther King Jr. dan dua presiden Prancis
Dari sisi kepentingan publik, lebih utama mana membuktikan RK terlibat korupsi atau soal asmaranya yang bercabang?
Mohon maaf, ini Indonesia nan konon religius. Korupsi yang merugikan publik tak dianggap sebagai bagian dari akhlak oleh sebagian kaum yang saleh, apalagi jika sebagian hasilnya untuk menyumbang fasilitas ibadah; tetapi soal asmara berhasrat atas kesepakatan sesama pelaku yang orang dewasa — bukan pelecehan dan kejahatan seksual lainnya — adalah akhlak utama, juga di luar dunia keagamaan, melebihi penyalahgunaan kekuasaan.
Ehm, saya ingat kasus Martin Luther King Jr. (1929–1968), pejuang hak sipil Amerika Serikat. Sebagai pendeta, berkulit hitam, dia punya gundik dan sejumlah pacar. Media Amrik menahan diri tak memberitakan dengan dalih agar tak merugikan perjuangan Luther karena dapat dimanfaatkan lawan untuk kampanye hitam.
Latar sosial saat itu adalah belum ada media sosial karena yang menjadi raja adalah koran kertas, stasiun radio dan TV. Entah kalau saat itu sudah ada media sosial, dan peta segregasi sosial berdasarkan diskriminasi rasial masih seperti dulu.
Lalu kita melompat maju, namun masih di belakang, yakni kasus Francois Mitterrand (1916–1996), yang pada 1994 menguar karena ternyata sang presiden Prancis punya seorang putri remaja di luar nikah, buah hubungannya dengan seorang sejarawati.
Foto karya paparazzi di Paris Match, Mitterrand bertemu di depan resto untuk makan siang berdua, tersebar ke dunia. Sebagian masyarakat Prancis jengah, menganggap hal itu tak perlu diwartakan.
Lalu belakangan adalah Nicolas Sarkozy. Pada awal masa menjadi presiden Prancis, dia belum menikah dengan model Carla Bruni, hanya kohabitasyong. Di blog wagu ini saya mengangkat ulang dalam “NPL: First lady tapi bukan istri (2014)” pada 2022, sebagai ungkitan tulisan saya di Koran Tempo, “Ibu Negara” (17/11/2014).
Mereka kemudian menikah saat Sarkozy masih presiden Parangakik. Kini Bruni lebih dikenal sebagai biduanita musik ringan dengan suara kadang mendesah, ada di Spotify dan YouTube. Bagi orang Prancis, status marital mereka dulu bukan masalah.
Kembali ke soal gambar kepala daerah dan partai di jalan
Ya, kita kembali ke soal gambar kepala daerah di luar posisi diri sebagai inkumben dalam masa kampanye resmi. Sejak dulu saya kurang suka pemampangan foto diri wali kota, bupati, dan gubernur di area publik. Saya tak peduli dia kalis dari skandal jepit atau tidak.
Rakyat butuh bukti berupa hasil kerja mereka. Bukan tampang dalam ucapan selamat datang dan selamat hari raya di gerbang kota dan area lain. Bukankah sudah ada media sosial yang dikelola oleh tim bergaji?
Jangan sampai data demografis sebuah daerah menjadi makin banyak penduduknya karena ditambah wajah kepala daerah dalam baliho, poster dan stiker kampanye yang tak dicopot, serta kaus gratis bahan kampanye pilkada, plus buku tulis anak sekolah.
Kecemasan ini merujuk dagelan abad lalu: jumlah penduduk suatu negeri wagu akan berbiak jika ditambah foto presiden di mana-mana, dari mural sampai jam tangan padahal kampanye pilpres sudah lama usai — atau malah tak pernah ada pilpres.
Misalnya tak ada Google Maps, dan baliho bergambar kepala pejabat sangat masif, terdistribusi merata di kota, ancar-ancar membagongkan akan terjadi. Ingatlah pedoman, “Pokoknya sehabis ketemu Indomaret di kiri, sampean bablas, nah ketemu Alfamart lantas belok kanan.” Toko dua jaringan minimarket itu ada di mana-mana.
Maka jika menyangkut pemampangan tampang dalam lanskap kota, saya salut kepada walkot Surakarta terdahulu. Saya berusaha adil, meski tak menyukai dia — pun bapaknya yang dulu saya dukung, karena saya khilaf meleng mléngsé — saya tetap memuji sang walkot yang saat itu tak mau tampangnya menjadi bilbor kota.
Bahwa setelah dia jadi cawapres dengan cara tak elok lalu wajahnya ada di setiap materi kampanye, bagi saya bukan soal. Wajar belaka. Masa kita harus kembali ke pilkades era pra-cetak digital, wajah kandidat diwakili pepaya, mangga, pisang, dan jambu, seperti mengulang “Papaya Cha Cha” Adikarso 1950-an?
Lalu setelah gambar kepala daerah, juga menteri dan lainnya, ada di bilbor jalanan dan halaman gedung kantor pemerintah, saya tak suka bendera partai mewarnai kota. Hanya mengganggu pemandangan dan lalu lintas karena menghalangi keleluasaan pandang. Sudah sepatutnya Pemprov Jakarta menertibkan. Apalagi presiden mengingatkan soal estetika lanskap. Kurang apa coba?
