Misalnya kini masih ada acara TV Famili 100, lalu muncul pertanyaan dwifungsi TNI itu mengkhawatirkan atau tidak, Sonny Tulung akan membuka kunci jawaban, “Survei membuktikan…” Entah survei oleh siapa dan kapan. Mungkin survei Kompas.
Tetapi misalnya pertanyaan dwifungsi ABRI dikemukakan dalam Famili 100 tahun 1990-an? Tak mungkin ada pertanyaan itu. Cari penyakit. Nggolèk mala, kata orang Jawa.
Hasil survei Litbang Kompas selama 17—20 Maret 2025, dengan mewancarai 535 responden di 38 provinsi, silakan lihat infografik, yang diterbitkan kemarin (24/3/2025).
Bagi saya ada hal yang lebih menarik dalam laporan itu namun tidak divisualisasikan. Misalnya:
- Derajat kekhawatiran paling tinggi ditunjukkan oleh responden dengan pendidikan tinggi (81,5 persen)
- Sebaliknya, di kalangan responden berpendidikan dasar, kekhawatiran adanya tumpang tindih ketika anggota TNI masuk ke lembaga sipil berada di angka 64,5 persen
- Di kalangan responden berpendidikan rendah, hanya 19,8 persen yang tahu adanya pengesahan UU TNI
- Sementara di kalangan responden berpendidikan menengah, tingkat pengetahuannya akan revisi UU TNI hanya 35,2 persen
- Adapun di kalangan responden berpendidikan tinggi, tingkat pengetahuannya soal revisi UU TNI mencapai 70,4 persen
Saya berpengandaian bahwa bagi DPR, partai, dan pemerintah, latar belakang responden dan kognisi mereka ini berfaedah. Bisa menjadi pembenar bahwa isu politik bisa berbeda di kalangan bawah, padahal mayoritas rakyat Indonesia, dengan merujuk data mana pun, berpendidikan rendah, demikian pula ekonominya.
Artinya, atas nama demokrasi, mengutamakan apa yang diyakini sebagai mayoritas dalam sebuah isu, itu sangat penting. Skandal Mahkamah Konstitusi (2023) dalam soal cawapres membuktikan hal itu. Bukankah rakyat tak peduli, dan memilih capres yang cawapresnya cacat moral politik? Moral adalah satu hal, urusan legal dan popularitas tak perlu banyak debat.
One Comment