“Kami menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi hukum nasional dan internasional yang telah disahkan.”
¬ Ketua DPR Puan Maharani sebelum meminta persetujuan pengesahan revisi UU TNI, dalam rapat paripurna DPR, di Jakarta, Kamis 20 Maret 2025.
¬ Pemutakhiran (Minggu, 23/3/2025 14.20):