Untuk membuktikan bahwa republik ini tidak dikelola secara cengengesan, maka penanggung jawab pagar laut harus dihukum. Sidangnya akan merepotkan, apalagi jika bukti dan saksi tak kuat sehingga hakim paling jujur pun harus menghukum ringan terdakwa.
Membiarkan skandal ini berlalu dengan dalih yang penting pemasang sudah membongkar pagar, yang berlandaskan HGB ajaib, sama saja dengan cara RT menyelesaikan ulah remaja bengal: yang penting tembok kembali bersih karena pelaku sudah menghapus grafiti.
Penyelesaian nanggung macam itu, misalnya pemerintah menempuhnya, jelas arahnya. Yaitu agar masyarakat melupakan.
Akan lebih konyol jika kemudian ada pihak-pihak yang dikorbankan, sementara dewa di balik bohir tetap aman dan makin jaya.
Maka jangan tergoda asyik membahas komedi sebagai kembang cerita. Misalnya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sempat mengira pagar laut itu tempat penangkaran kerang.
Lalu ternyata pembongkaran pagar hanya untuk membuka jalur nelayan, tak akan sampai membongkar sepanjang 30 kilometer. Ini seperti ngeprank khalayak.
Komedi lainnya, Pak Menteri Tranggono mengakui biaya bongkar pagar dari hasil patungan namun tak jelas sumbernya. Semoga bohir maupun anemer pagar tak ikut urun.
¬ Foto: Kompas