Orang miskin dilarang sekolah

Tentang kasus di Medan, Sumut, guru merangkap wali kelas menyuruh seorang muridnya untuk bersila dalam kelas, ada di banyak media. Misalnya Kompas.id dan Detik Sumut.

Para pendidik tahu bahwa kekerasan terhadap anak, secara fisik maupun non-fisik , itu melukai jiwa anak, dapat memengaruhi pertumbuhan dirinya. Trauma ragawi, atau luka di badan, sepanjang ringan, dapat dipulihkan. Namun luka jiwani berjejak panjang.

Tentu, guru juga manusia. Dia tak hanya memiliki kekurangan namun juga masalah berat dalam karut-marut pendidikan di Indonesia. Selain soal kompetensi, desakan target oleh pemerintah, juga masalah kesejahteraan.

Bagaimana guru bisa riang mengajar jika gaji kurang? Di sekolah swasta yang keuangannya tidak kuat, keterlambatan anak (tepatnya: orangtua) membayar SPP memengaruhi arus kas.

Maka terjadilah kasus guru SMAN 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jabar, meminta orangtua murid urun untuk biaya makan siang gratis bagi guru (¬ TribunJabar). Murid dapat makan gratis, guru juga ingin. Padahal itu sekolah negeri yang kini kesejahteraan gurunya sudah lebih baik daripada sekolah partikelir kaleng-kaleng.

Tidak semestinya guru ngobyek memanfaatkan murid. Kalangan operator wisata yang melakukan study tour, padahal hanya wisata biasa disertai tugas mencatat, paham berapa harus berbagi pendapatan dengan pihak sekolah. Pos setoran itu di luar biaya transpor dan akomodasi untuk guru pendamping yang ditanggung oleh operator.

Pendidikan memang mahal, apalagi untuk pendidikan tinggi. Universitas Bandung, Jabar, dalam keadaan sulit duit, gaji dosen ditunda, kampus terancam ditutup (¬ Tirto.id)

¬ Ilustrasi dihasilkan oleh kecerdasan artifisial, bukan merupakan rekonstruksi dari video yang beredar

*) Judul pos ini meniru judul buku Orang Miskin Dilarang Sekolah (2004), yang ditulis oleh Eko Prasetyo, bekas guru TK, dengan ilustrasi oleh Ismail Sukribo. Lihat Goodreads dan laman Insistpress.

• Gaji dosen setara UMP, bagaimana mau beli buku? Empat dari sepuluh dosen bergaji tetap di bawah Rp3 juta per bulan, padahal rerata UMP nasional Rp2.910.632.