Polisi pemeras di DWP akui salah, tapi ogah sanksi berat

Ini komedi atau bukan? Anda yang menilai. Menurut berita Kompas.id (Sabtu, 4/1/2024), perihal saksi untuk puluhan polisi yang memeras puluhan penonton asal Malaysia dalam Djakarta Warehouse Project (DWP), sebagaimana dikemukakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam:

Dari empat sidang yang sudah berlangsung tersebut, tutur Anam, tidak ada anggota polisi yang membantah adanya peristiwa pemerasan karena fakta dan buktinya cukup kuat. Namun, mereka berkelit dari pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut. “Sehingga dia ingin sanksinya atau hukumannya menjadi ringan,” kata Anam.

Ehm, mengakui perbuatan namun enggan dijatuhi sanksi berat.

Dalam tafsiran awam, sikap mereka seperti umumnya praktik korupsi rutin: memeras maupun menerima suap itu lumrah. Bagi mereka jangan lebay menilai masalah. Kalau mau menindak, terapkanlah pada semua pelaku, siapa pun mereka dan apa pun pangkat serta jabatannya.

Artinya korupsi apa pun bagi para pelakunya selama ini dianggap sama dengan naik sepeda motor di jalan raya tanpa mengenakan helm. Kalau kena tilang, itu persoalan apes saja.

Buktinya orang lain lolos, bahkan si tertilang pernah lolos, atau malah pernah terkena tilang tetapi urusannya jadi damai di bumi sekarang dan selama-lamanya.

Kasus DWP selama 13—15 Desember 2024 ini melibatkan 34 polisi, menyasar 45 orang Malaysia, dengan hasil pemerasan RM19 juta (Rp3,26 miliar). Polri sudah memecat empat pelaku, salah satunya Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak, eks direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Istilah formalnya: memberhentikan dengan tidak hormat.

Kalau dalam banding sidang etik mereka mendapatkan keringanan, masyarakat akan makin memaklumi perilaku koruptif, bahkan jika perlu ikut merayakan dengan mempraktikannya secara meluas, merata menasional.

Hidup Indonesia! Jayalah negeriku! Kita songsong Indonesia (C)Emas!