Ramai wacana mengubah pilkada langsung ke pemilihan oleh DPRD. Wakil rakyatlah yang memilih. Koalisi Merah Putih hasil Pemilu 2014 sudah menggelindingkan gagasan itu. Pada masa Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan kandidat pasti menang yang didrop dari pusat.
Kritik terhadap pilkada langsung adalah biaya mahal, politik uang dalam pelbagai modus, dan yang terbaru adalah campur tangan penguasa, penyalahgunaan alat negara, lalu entah apa lagi, namun tak ada jaminan menghasilkan kepala daerah yang genah, apalagi kalau cuma menjabat lima tahun lalu sebagai petahana malah keok.
Lantas? Terserah para politikus partai maunya apa. Misalnya pilkada dengan cara diundi apakah ada jaminan berlangsung jujur dan adil, sekonyol dan sengawur apa pun ide saya itu?
Pengundian dengan cara kovensional maupun modern berdigital yang diawasi notaris dan auditor teknis tetap saja dapat dicurangi, karena ini adalah Indonesia. Bahkan mungkin pula melibatkan kuasa gaib. Mengawasi isi benak anggota DPRD juga sulit.
Kalau sama-sama tak jelas hasilnya, termasuk ternyata dapat kepala daerah korup, ya pakai cara diundi saja. Lebih praktis. Soal bagaimana menetapkan kandidat, terserah. Mau mengakali aturan main juga silakan. Jangan hiraukan rakyat yang rewel atas nama demokrasi dan etika.
¬ Foto: Blogombal.com
4 Comments
Nanti kada-nya tentara dan polisi semua gimana 👻
Dulu juga gitu, zaman Harto.
Betul. Yang mau ikut undian bayar, masuk sebagai penerimaan negara. Malah nambah penerimaan negara yang defisitnya lagi gede.
Nah! Hahaha betoolll! 👍😂🙈