Saya tak pernah membayangkan bahwa di Palang Merah Indonesia (PMI) terjadi konflik yang berujung saling melaporkan pihak seberang ke polisi.
Lho, bukannya itu jamak dalam setiap ormas, dan PMI adalah ormas dengan nama perhimpunan? Tetapi PMI bukan seperti ormas pada umumnya, dari yang kepemudaan sampai asosiasi profesi dan bisnis, karena sifat dan sejarahnya berbeda. PMI adalah organisasi untuk kemanusiaan, ada di banyak negeri, dan di Indonesia diatur oleh UU Kepalangmerahan.
PMI tak hanya mengorganisasikan donor darah dan bank darah maupun membantu korban bencana, tetapi juga memfasilitasi pertemuan anggota keluarga yang tercerai berai karena perang dan bencana.
Tak dapatkah PMI menyelesaikan konflik antarkubu di bawah Jusuf Kalla (82) maupun Agung Laksono (75)?
Kesan saya selama ini, tetapi tolong Anda koreksi jika saya salah, siapa pun yang memimpin PMI tak menjadikan organisasi itu sebagai titian politik dan memperkuat pijakan posisi tawar pribadi ketua di mata pemerintah. Bahkan, seperti umumnya di pelbagai organisasi, memimpin wadah ini itu di Indonesia harus siap menombok.
Tetapi di luar itu tadi, yang harus dipikirkan adalah masyarakat yang membutuhkan layanan PMI. Tanpa merujuk survei (misalnya ada), saya yakin masyarakat tak pernah hirau siapa yang memimpin PMI namun mereka merasakan kehadirannya.
2 Comments
Di tempat saya nggak ada yang mau jadi ketua RW, semua angkat tangan. Kira-kira mereka mau nggak, ya?
Mmmm… tergantung sikon komunitas sih. Kalo ada pensiunan yang masih kuat bekerja sosial biasanya masalah ini teratasi.