Soal pembagian bansos selama Pilkada 2024, Mendagri Tito Karnavian setuju jika disetop dulu agar tak disalahgunakan oleh kandidat petahana. Sejumlah petugas partai di DPR mengusulkan demikian.
Sedangkan Mensos Saifullah Yusuf ingin bansos tetap dibagikan sesuai jadwal karena masyarakat membutuhkan, apalagi kalau sedang terhimpit bencana.
Jadi, apa perbedaan pro-kontra bansos dalam Pilkada 2024 dan Pilpres 2024?
Pilkada diikuti 1.553 paslon — untuk 93 kota, 415 kabupaten, dan 37 provinsi — dengan beragam komposisi koalisi, bahkan yang kemarin dalam pilpres berseberangan pun bisa kini bisa sekandang. Lebih dari itu, posisi mendagri di atas para kepala daerah.
Bagi partai-partai, di suatu daerah mereka bisa diuntungkan jika bansos diselewengkan untuk meraup suara, namun di daerah lain mereka bisa dirugikan. Sederhana, kan? Politik adalah soal kepentingan dengan mengatasnamakan rakyat. Tepatnya: urusan untung rugi bagi kelompoknya sendiri.
Dalam pilpres lalu, paslon cuma tiga, komposisi setiap koalisi tak imbang. Memang tak ada capres petahana, namun presiden yang gagal mencapai tiga periode telah menaja paslon capres yang memuat anaknya. Posisi mendagri apalagi mensos menjadi tak relevan, apalagi bansosnya atas nama presiden.
Partai-partai saat itu? Tergantung ikut gerbong mana. Kalau dirugikan ya nyapnyap.
¬ Ilustrasi dasar oleh kecerdasan artifisial