Belum sebulan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menduduki kursinya, dia sudah dihadang isu lama beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) untuk pendidikan lanjut ke luar negeri.
Inilah dilemanya. Para penerima beasiswa — kita sebut saja alumni LPDP — itu harus kembali ke Indonesia, karena mereka dibiayai oleh negara, ataukah boleh tidak pulang karena di tanah air tak cukup pekerjaan yang sesuai keahlian mereka dengan imbalan layak?
Jalan tengah yang optimistis, biarlah mereka bekerja di luar negeri, mempertebal pengalaman dan keahlian, karena hal itu juga membawa nama Indonesia.
“Nggak ada masalah. Pada akhirnya, pada pulang semua pasti. Pasti pulang suatu hari,” kata Satryo di DPR.
Bagaimana kalau mereka pindah kewarganegaraan? Kita pikirkan nanti. Sekarang semua orang sedang sibuk memperbincangkan penataan ulang desain besar LPDP.
Dalam jangka pendek, yang terbayang dalam benak Pak Menteri adalah mengarahkan para alumni untuk membantu pemerintah, mulai dari upaya mencapai swasembada pangan, swasembada energi, ketersediaan air, mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, hingga hilirisasi.
LPDP mencatat, pada awal 2023 terdapat 413 penerima beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia. Mereka sudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri, ada yang menikah dengan warga negara sana.
¬ Gambar praolah: Freepik, Unsplash
7 Comments
“Nggak ada masalah. Pada akhirnya, pada pulang semua pasti. Pasti pulang suatu hari,” kata Satryo di DPR.
Ini tentu maksudnya: pasti pulang ke haribaanNYA. 😁
Waduh… Njenengan itu lho kok gitu 😇🙈
Boleh nggak pulang, tapi ganti duit beasiswanya, ‘kan sudah kerja di luar ya..
Mmmm semoga ada jalan keluar yang bener.
Kalo gak bayar, paspor dicabut, lalu mereka eksil di LN atau naturalisasi di sana? Kesian dong, kok kayak Orba memperlakuan mhsw yang dikirim Sukarno ke LN.
Waduh, nggak perlu sekejam itu. Cukup sanksi administrasi dah, krn nggak memenuhi ketentuan beasiswa
Lha yes wong gak semuanya berniat nakal tapi di tanah air sulit dapat kerjaan
BTW soal LPDP ini menarik, kenapa yang mengurus Kemenkeu? Kata Mahfud MD karena itu uang hasil efisiensi Kemenkeu. Artinya di bawah Sri Mulyani, reformasi birokrasi di kementerian dia berhasil.