Sah. Hari ini (19/9/2024) DPR sudah merevisi UU Kementerian Negara dan UU Wantimpres untuk Prabowo Subianto yang dilantik Oktober nanti.
Intinya jumlah kementerian, dan tentu menterinya, terserah presiden. Untuk Wantimpres, jumlah juga terserah, tak harus sembilan orang. Syarat rekam jejak pidana anggota Wantimpres dibuat lebih jelas.
Jadi, jumlah kementerian akan bertambah menjadi berapa dari yang sebelumnya 34 kementerian? Belum tentu tambah. Karena terserah presiden. Jumlah anggota Wantimpres juga belum tentu menggembung. Prabu Joko Mulyono mau diangkut ke sana ya sumangga.
Bagi pemerintah, yang penting mampu mengongkosi kementerian, termasuk menggaji semua pegawai. Bagi sebagian rakyat, berapa pun jumlah lembaga, menteri, dan ASN, yang penting efektif atau tidak.
Soal manajemen memang sukar. Di sektor swasta, dalam hal ini perusahaan rintisan (startup), setelah dapat suntikan modal akan melakukan rekrutmen besar-besaran. Kemudian produksi naik, secara kuantitatif maupun kuantitatif, namun jika tak diimbangi pendapatan sesuai target, hasilnya adalah PHK.
Di kementerian, dan lembaga pemerintah lain, untuk pegawai tetap (PNS) tak mudah terjadi PHK, apalagi ala perusahaan rintisan yang hari ini diberi tahu PHK maka hari ini pula keluar dari kantor. Malah ada yang PHK-nya cukup via email.
Jangan tertawa, kok masalahnya saya sederhanakan. Bagi rakyat kebanyakan, sudut pandangnya memang itu, ada pekerjaan dan upah. Kalau lembaga dihapus, PNS yang tentu berbeda dari PPPK akan disalurkan ke tempat lain.
¬ Gambar praolah: Getty Images/BBC
4 Comments
Dikit aja, tapi stiap 6 bulan gantian biar semua dapat, puaskah mereka?
Iya, jabatan berlaku 6 bulan tapi diperpanjang lagi dan lagi 😂
Yang saya mau sih kabinet dari kayu jati, biar awet.
Tentang kabinet Bowo, sak senenge dialah. Sak karep-karepe. Deweke wis nunggu pulihan tahun, sekian pemilu, je, agar bisa nyusun kabinet yang bukan lemari kecil.
Tergantung kayunya, jangan yang digemari rayap 😂
Pokoknya semua sakkarepé sing kuwasa. Pèk’ên kabèh Endonesah.