Setelah kasus pelanggaran etika dan kekerasan seksual oleh ketua KPU, Hasyim Asy’ari, yang kemudian dicopot itu, KPU akan membentuk satgas perlindungan perempuan.
Kata Plt. Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pekan ini, “Salah satu yang kami rancangkan terutama kaitan kebijakan bagaimana jajaran atau mengantisipasi menghindari tindakan-tindakan yang dilarang, kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya…”
Juga pekan ini, Menkominfo Budi Arie Setiadi melantik Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1. RI itu singkatan report and investigation. Dalam satgas tersebut ada enam divisi, antara lain intelijen/investigasi dan penindakan.
Masih pekan ini, Menparekraf Sandiaga Uno mengumumkan pembentukan satgas penurunan harga tiket pesawat terbang. Nama resmi satgas entah, namun satgas tersebut akan berunsurkan lintas kementerian dan lembaga.
Pembentukan satuan tugas, gugus tugas, task force, dan kelompok kerja ad hoc lainnya adalah solusi dalam kebuntuan birokratis. Tanpa membentuk satgas, apalagi jika masalah kian memburuk, berarti pemerintah abai masalah dan negara telah absen.
Tetapi membentuk satgas ini dan itu tanpa proses sangkil dan hasil mangkus tentu hanya menjadi komedi. Bahkan misalnya pun berhasil secara telak, tetapi hanya sementara, seturut usia satgas yang ad hoc, juga bikin rakyat kuciwa.
Pertanyaan awam sejak dahulu sama: apakah semua aturan dan panduan koordinatif semua dan setiap mesin birokrasi hanya berlaku di atas kertas? Tentu, itu pun dengan catatan: kalau sudah ada pedomannya.
¬ Aset visual: Picsart