Ade Armando versus Ngayogyakarta Hadiningrat

Niat hati mengkritik BEM UI dan BEM UGM, serta demo mahasiswa di Yogyakarta yang menyerang politik dinasti, pernyataan politikus PSI Ade Armando menjadi kontroversial. Bikin gerah dan jengah banyak pihak. Masyarakat Jogja marah. PSI pun kerepotan.

Inti soal, Ade mengejek mahasiswa yang menolak politik dinasti tanpa sadar bahwa lokasi mereka berdemo dipimpin oleh gubernur tanpa pilgub. Gubernur DIY dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono. Wakil gubernur oleh Sri Pakualam. Itu berdasarkan UUD 1945 dan UU Keistimewaan DIY.

Menanggapi Ade, Gubernur HB X menyatakan siapa pun boleh berkomentar. Juga, “Kalau dianggap dinasti ya diubah aja UUD.”

Kasus Ade adalah teks yang tak terlepas dari konteks, yakni kontestasi Pilpres 2024. Partai Ade, yang diketuai Kaesang Pangarep, mendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Setiap anggota koalisi selalu berwacana menolak tudingan politik dinasti Jokowi setelah Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi Gibran.

Dalam kasus Ade, dia kurang bijak: menuding pihak lain, dalam hal ini Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Semoga persoalan bisa selesai dengan baik. Sudah pilpresnya panas masih ditambah soal lain yang tak relevan pula.

¬ Gambar praolah: Republika