Coblos nama, bukan partai, emang nape?

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan enam orang untuk membatalkan pasal dalam UU Pemilu sehingga sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka diubah menjadi tertutup. Artinya kalau hal itu dikabulkan, pemilih akan mencoblos gambar partai, bukan caleg yang mewakili dirinya.

Nah, dalam sistem tertutup itu, siapa yang akan duduk di parlemen — dengan rajin membolos maupun tidak, suka tertidur atau tidak — itu terserah partai. Kenapa? Sebagai organisasi yang mahatahu urusan negara, partai adalah penentu segalanya.

Itulah yang disebut posisi dan peran artikulatif dalam politik: atas nama rakyat, partai boleh apa saja sesukanya. Bukankah dalam bahasa Inggris partai adalah party yang juga berarti pesta? Maka keleluasaan harus senantiasa dirayakan selayaknya perjamuan.

Kaderisasi dan memobilisasi kerumunan adalah dua hal berbeda. Kalau kaderisasi bagi partai lama untuk menyiapkan legislator itu minimal sepuluh tahun, namun sulit mematangkan kader selekas mi instan dalam mangkuk yang tinggal dituangi air panas dari dispenser, ya tinggal comot sosok-sosok yang sudah tenar. Misalnya dari dunia hiburan.

Bagi kader lawas yang terpinggirkan, paling sip itu memanfaatkan orang kondang cuma sebagai pemancing suara atau vote getter.

Sumber masalah ada di partai dalam menyiapkan petugas.

¬ Gambar praolah: Unsplash, Tokopedia