Saya termasuk orang yang pesimistis bahwa presiden mendatang, siapa pun orangnya, bahkan jika menjabat sampai dua periode, dapat mewujudkan Indonesia berpenegakan hukum.
Taruh kata presiden mendatang itu jujur dan lempeng, juga tegas, dia tetap sulit membersihkan kerak masalah dalam penegakan hukum. Dia akan dijegal. Ibarat mengemudikan mobil bertransmisi manual, orang-orang di sekitar dan di bawah dia akan selalu menginjak pedal kopling. Gaspol cuma slogan, dengan mesin menderu-deru, tetapi mobil tak melaju.
Permenungan itu muncul saat membaca berita Kompas.id, berupa sekuens foto, tentang sekelompok pengendara sepeda motor membuka separator beton antara lajur bus Transjakarta dan lajur umum. Mereka ingin keluar dari lajur bus agar tak dicegat polisi.
Sebagai kasus, kenekatan pemotor sehingga bikin macet jalan ini bukan hal baru. Dulu mereka pernah bekerja sama mengangkat motor dari lajur bus, motor dilompatkan separaror. Juga bikin macet.
Adalah nilai positif peristiwa tersebut, misalnya gotong royong? Tidak ada. Mereka punya anak dan memberi contoh kepada anak orang lain di jalan, bahwa hukum boleh diabaikan.
Selalu ada tangkisan sakti untuk kasus macam ini: jangan harap orang kecil akan taat hukum kalau pejabat dan orang kaya bisa membeli penegak hukum.