Memang, kebijakan Kemendagri ini untuk kalangan bisnis: harus bayar Rp1.000 untuk biaya mengakses NIK Dukcapil. Misalnya lembaga keuangan. Selama ini, sejak 2013, layanan dari negara itu gratis. Sama seperti publik mengakses legalitas pajak kendaraan.
Menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, biaya itu perlu untuk menutup perawatan perangkat keras yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun. Misalnya server dan media simpan untuk data 273 juta penduduk Indonesia.
Saat ini ada 4.962 lembaga yang resmi bekerja sama dengan Dukcapil. Di antara mereka ada bank yang menghibahkan server untuk CSR.
Pertanyaan publik: bagaimana dengan tata anggaran sistem administrasi induk Dukcapil? Untuk mobil dinas dan operasional semua kementerian dan lembaga tinggi negara saja lancar, kenapa untuk data tidak.
Masa sih sampai mengharapkan hibah CSR segala? Jangan-jangan nanti laptop, desktop, ponsel, bahkan mobil dinas plus seragam kerja, berharap dari swasta yang sudah membayar pajak untuk mengongkosi biaya penyelenggaraan negara.
¬ Gambar praolah: akun Instagram Zudan Arif
6 Comments
ini namanya monetisasi data, paman.. 🤣
Hahahaha 🤣🤣🤣
Ndembik baru dari pemerintah untuk kalangan bisnis.
Nggak tau saya kenapa bisa gitu. Apa gunanya nyusun anggaran?
benda di sini cuma exist selama project nya aja.
lepas project. siap siap hilang
Nah! One shot doang.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣