Mengakses NIK harus bayar cêcèng

Bagaimana dengan tata anggaran? Untuk mobil dinas saja lancar, masa data tidak.

▒ Lama baca < 1 menit

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh

Memang, kebijakan Kemendagri ini untuk kalangan bisnis: harus bayar Rp1.000 untuk biaya mengakses NIK Dukcapil. Misalnya lembaga keuangan. Selama ini, sejak 2013, layanan dari negara itu gratis. Sama seperti publik mengakses legalitas pajak kendaraan.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, biaya itu perlu untuk menutup perawatan perangkat keras yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun. Misalnya server dan media simpan untuk data 273 juta penduduk Indonesia.

Saat ini ada 4.962 lembaga yang resmi bekerja sama dengan Dukcapil. Di antara mereka ada bank yang menghibahkan server untuk CSR.

Pertanyaan publik: bagaimana dengan tata anggaran sistem administrasi induk Dukcapil? Untuk mobil dinas dan operasional semua kementerian dan lembaga tinggi negara saja lancar, kenapa untuk data tidak.

Masa sih sampai mengharapkan hibah CSR segala? Jangan-jangan nanti laptop, desktop, ponsel, bahkan mobil dinas plus seragam kerja, berharap dari swasta yang sudah membayar pajak untuk mengongkosi biaya penyelenggaraan negara.

¬ Gambar praolah: akun Instagram Zudan Arif

6 Comments

Zam Minggu 24 April 2022 ~ 22.50 Reply

ini namanya monetisasi data, paman.. 🤣

Pemilik Blog Senin 25 April 2022 ~ 00.00 Reply

Hahahaha 🤣🤣🤣

junianto Selasa 19 April 2022 ~ 13.58 Reply

Ndembik baru dari pemerintah untuk kalangan bisnis.

Pemilik Blog Selasa 19 April 2022 ~ 18.14 Reply

Nggak tau saya kenapa bisa gitu. Apa gunanya nyusun anggaran?

snydez Selasa 19 April 2022 ~ 09.00 Reply

benda di sini cuma exist selama project nya aja.
lepas project. siap siap hilang

Pemilik Blog Selasa 19 April 2022 ~ 12.23 Reply

Nah! One shot doang.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Tinggalkan Balasan