KERUK | Tak ada yang istimewa dalam putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan Gubernur DKI Anies Baswedan menuntaskan pengerukan Kali Mampang. Dalam kasus sejenis, wali kota dan bupati di luar DKI bisa diputuskan PTUN tak serius mengendalikan banjir. Bagi penggugat dan penentang Anies, wacana tak serius menangani banjir, bahkan semua masalah Ibu Kota, adalah kemenangan yang diafirmasi oleh hukum.
Lho, biasa saja kan? Ya. Jika tak menyangkut Anies. Luka segregatif sosial karena politik identitas yang mempertajam polarisasi dalam Pilgub DKI 2017 meninggalkan jejak panjang. Bagi kaum penentang Anies, apapun kesalahan Anies akan menjadi berlipat, melebihi kesalahan serupa yang dilakukan oleh orang lain.
Terhadap Anies yang dianggap memanfaatkan dan dimanfaatkan kalangan intoleran bahkan radikal, rentang toleransi lebih rendah. Ibarat mur dan baut, dratnya lebih ketat.
Bersikap adil terhadap pihak yang tidak disukai itu sukar.
Apakah saya pendukung Anies meski saya tak ber-KTP DKI? Tidak. Bukan.
¬ Gambar praolah: Anies, tidak diketahui; orang bersampan saat kebanjiran di Jakarta oleh EPA
2 Comments
Anies masih bisa naik banding, bukan?
BTW saya bukan simpatisan Anies, tapi sering risi jika membaca kabar miring tentang dia yang dishare anti-Anies di grup2 WA maupun japrian.
Tentu bisa banding.
Tapi secara politis bisa merugikan. Lagi pula ini bukan pidana, diyain aja kan selesai. Laksanakan. Malah dapat citra bagus, taat hukum, apalagi Anies pinter omong.