ARTINYA: SILAKAN JALAN, TUAN MENTERI!
Boleh saja, dan bagus adanya, jika menjadikan Jalan Thamrin, Jakarta, sebagai area bebas (dari) mobil pada hari Minggu. Tapi kalau Pak Menteri mau lewat, naik mobil yang haus Pertamax (Plus), ya boleh saja, karena setiap jalan adalah bebas (untuk ber-) mobil.
Itulah kesan yang saya dapat ketika mendapati The Jakarta Post tadi pagi. Sayang versi cetak hari ini belum dimuat di web, sehingga yang muncul baru gambar pertama, padahal caption-nya sama.
Apa moral ceritanya? Krisis, dan kampanye efisiensi, bagi sebagian petinggi negeri hanya ilusi. Bukankah (maaf kalau saya keliru), jatah BBM dan tunjangan listri rumah dinas mereka belum disunat?
Maaf, sekali lagi bisa saja saya keliru. Bisa jadi mereka sudah mengalami pemangkasan ini dan itu. Begitu pula dengan orang-orang cerdik cendekia yang duduk di parlemen itu.
Saya teringat krismon pada dasawarsa lalu. Sebuah kumpeni besar di bidang penerbitan secara bertahap memotong sejumlah tunjangan dan fasilitas dari lapis atas.
Memang sih, orang sinis bisa bilang, “Buat opisboi, apanya yang mau dipangkas, wong cuma terima gaji dan uang makan?”
Baiklah, silakan sinis dan skeptis. Tapi bagi saya, itu sebuah pedagogi. Sayang hanya diam-diam, karena kultur kumpeni waktu itu tampaknya tak menjadikan ini sebagai hal yang patut diumumkan. Akibatnya tak banyak bawahan yang tahu bahwa bos mereka pun prihatin.
Lantas, bagaimanakah para petinggi memandang krisis? Dulu ada seorang menko kesra menganggap berita banjir hanya dramatisasi oleh media.
Kemarin, seorang petinggi negeri, yang berlatar saudagar (sehingga mestinya amat sangat khatam soal biaya), pura-pura tak tahu bahwa kenaikan BBM akan memicu pendongkrakan harga lain.
Namanya juga Republik Dagelan. Bisa saja presidennya mengkal: “Saya punya niat baik, dianggap janji, lalu diungkit-ungkit. Saya banyak berpikir, dibilang peragu. Akhirnya ketika saya tegas, bisa ambil keputusan karena banyak masukan, eh pada marah.”
pedagodi = pedagogi + komedi