↻ Lama baca 2 menit ↬

ANGGOTA DPR(D) DAN PEJABAT ADALAH ATM & PENTRAKTIR.

benalu LoranthaceaeSusah menjelaskan apa itu “tunjangan komunikasi” kepada anak kecil dan orang sok awam. Kalau kita bilang itu uang ekstra untuk jajan harian, kok kurang tepat. Kalau kita sebut uang jamuan, lha memangnya tugas anggota DPR(D) itu menjamu?

Gatal juga saya untuk mengomentari soal PP 37/2006 ini. Dua pekan lalu saya dengar di radio, seorang anggota DPRD bilang uang itu diperlukan untuk kelancaran tugas. “Malam ini saja di rumah saya ini banyak orang,” begitu kira-kira katanya.

Yang dia maksudkan adalah para tamu. Sedang rapat partai? Lagi melakukan kursus politik? Yang dia katakan adalah banyak orang datang minta duit, untuk bermacam keperluan, termasuk berobat.

Anggota DPRD dari daerah lain juga nimbrung bicara. Intinya sama: tunjangan itu mereka perlukan demi kelancaran tugas.

Begitulah, mereka itu sebagai wakil partai — tapi mengaku sebagai wakil rakyat — sering memerankan diri sebagai sinterklas bagi konstituennya. Bagi sebagian rakyat, orang parlemen itu sama dengan pejabat, yaitu sebagai ATM dalam keadaan kepepet — itulah sebabnya dana taktis susah dihapus.

Kenapa tak minta duit ke partai? Kabar bilang, justru anggota parlemen yang notabene wakil partai itu yang harus sering setor ke induk.

Hari ini saya baca Kompas, ada anggota DPRD yang kadung memakai rapelan tunjangan untuk uang muka mobil baru. Itulah sebabnya mereka menolak pengembalian uang. Iya ya, mobil kan juga untuk memperlancar komunikasi.

Kalau orang-orang hebat — banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih — itu ingin melakukan pendidikan politik, terimalah rakyat di ruang kerjanya. Terima juga di rumahnya cukup dengan suguhan minuman dan permen. Tak usah kasih sangu.

Kalau kas pribadi dan keluarga tak cukup untuk membiayai semua silaturahmi itu, janganlah jadi anggota parlemen. Gampang kan?

Tapi yah inilah pendikan politik sontoloyo di republik semprul. Pada awal “masa bakti” (siapa ya yang menciptakan istilah aneh ini?) dan menjelang berakhirnya periode jabatan, beberapa parlemen daerah sibuk memainkan pos anggaran kesejahteraan anggota hewan dewan — termasuk anggaran pesangon. Lihat saja.

© Foto benalu: iptek.net.id